Gubernur Jawa Tengah : Kemudahan Investasi di Jateng Bukan Pepesan Kosong

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menyatakan antusiasme Pemerintah Jawa Tengah lebih tinggi dari pemerintah pusat dalam menawarkan berbagai kemudahan bagi investor. Seperti perbaikan infrastruktur dan pemangkasan perizinan dengan kemudahan investasi langsung kontruksi yang ditetapkan di empat kawasan industri yang tersebar di Semarang dan Kendal.

“Kemudahan ini yang saya tidak mau kasih pepesan kosong kepada para investor. Kalau tidak masuk kawasan wisata dan bisa cepat, itu tidak akan terjadi. Karena kita kan punya problem yang teknis sekali dan semuanya akan muncul di daerah. Pengadaan tanah dan kecepatan izin yang tirik-tirik akeh banget, ini yang harus dipotong,” ujar Ganjar saat menjadi narasumber pada program Economic Challenges di Studio Metro TV, Jakarta, Selasa (1/3) malam.

Selain Gubernur Ganjar, hadir pula dalam dialog tersebut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, Pengamat Ekonomi Hendri Saparini, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar, serta Bupati Kendal dr Mirna Annisa. Tidak hanya mengupas berbagai strategi yang berlakukan pemerintah untuk mempermudah investasi, dialog ini juga membahas berbagai kendala yang kerap menghambat percepatan investasi.

Dalam program bertajuk “Menagih Janji Sinergi Investasi” itu gubernur menjelaskan, Jawa Tengah saat ini terdapat tujuh kawasan industri. Enam kawasan industri berada di Kota Semarang dan satu kawasan industri di Cilacap. Namun, masih ada potensi munculnya kawasan industri di beberapa daerah. Antara lain Kabupaten Semarang, Cilacap, Boyolali, dan Grobogan.

Salah satu penghambat percepatan investasi adalah tidak adanya dukungan masyarakat. Menurut mantan anggota Komisi II DPR RI, masyarakat yang belum mendukung investasi terbagi dua. Yaitu mereka yang tidak mendukung karena benar-benar tidak setuju adanya industrialisasi, dan masyarakat tidak mendukung karena belum mengetahui manfaat dari investasi.

“Ini yang perlu kita komunikasikan secara clear kepada masyarakat, bahwa kamu harus kerja dan kita semua harus makmur. Investasi merupakan solusi menekan pengangguran dan kemiskinan. Yang penting adalah rakyat mengerti dan bisa mendapat manfaat. Itu nanti akan lebih mempermudah menyinkronkan apa yang dimau investror dan dikehendaki masyarakat,” katanya.

Untuk mempermudah dan mempercepat investasi tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah, pemerintah provinsi telah memetakkan kawasan industri sesuai potensi daerah. Misalnya wilayah pantura banyak didirikan industri garmen, manufaktur, dan lainnya, untuk Soloraya industri kreatif, sedangkan bagian tengah hingga selatan yang merupakan kawasan pegunungan diutamakan agrobisnis.

“Cluster ini kita dorong untuk menyakinkan mereka. Kemudian pemerintah memberikan visualisasi yang bagus berupa dukungan infrastruktur. Sebenarnya investor larinya pada selera saja. Ketika kawasan sudah diberikan kemudian masuk sesuai keinginan dengan berbagai kemudahan yang didapat.,” imbuhnya.

Hal senada diutarakan Bupati Kendal Mirna Annisa. Menurutnya, sinergitas antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan investasi di suatu daerah. Termasuk di Kabupaten Kendal yang tidak lama lagi akan diresmikan kawasan industri besar. Apalagi masyarakat dan Pemkab Kendal sudah sangat siap menerima investor asing ataupun lokal dari berbagai sektor industri.

Selain dekat dengan ibukota provinsi, lokasi Kendal sangat strategis karena ada pelabuhan serta infrastruktur jalur darat yang sangat mendukung untuk memperlancar arus transportasi barang maupun orang. Sementara ini tidak ada kendala apapun bagi investor untuk berinvestasi di Kendal sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

“Kendal sebagai kabupaten penyangga ibukota provinsi. Saat ini masyarakat sudah teredukasi tentang investasi, dan masyarakat sudah siap menerima investor masuk ke Kendal,” tandasnya.

Kepala BKPM Franky Sibarani menambahkan program kemudahan investasi langsung konstruksi akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dari sembilan kawasan industri, empat diantaranya berada di Provinsi Jawa Tengah.

“Melalui kemudahan investasi langsung kontruksi ini, di kawasan industri tertentu investor bisa membeli lahan kemudian bisa langsung kontruksi. Sedangkan izin-izin lainnya dapat dilakukan secara pararel, dan ini bisa dilakukan dengan dukungan bupati, gubernur dan pemetintah pusat,” katanya.

Franky menunjuk contoh saat peresmian sebuah pabrik garmen di Wonogiri, Jawa engah oleh Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu. Menurut pemilik perusahaan tersebut proses pembangunan pabrik garmen yang keenam ini sangat istimewa atau berbeda dari lima pabrik lain miliknya. Pabrik pertama dan kelima butuh waktu tiga sampai lima tahun untuk mengurus izin, sedangkan pabrik keenam hanya memakan waktu 14 bulan dari sejak izin prinsip sampai starting ekspor.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyebutkan ada lima hal yang tidak perlu dilakukan investor untuk masuk ke kawasan industri. Yakni investor tidak perlu mengurus izin lokasi, tidak perlu izin gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin lingkungan, dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

“Cukup upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan khusus industrinya. Jadi ada lima hal besar yang tidak perlu ada dalam kawasan industri,” katanya.

Sebelum percepatan realisasi investasi yang perlu kita benahi adalah fokus industrialisasi kita kemana, karena itu akan mempermudah investor untuk sektor mana dan mana yang belum dimudahkan. Penyiapan SDM dan sebagainya akan mengikuti sektor yang akan dikembangkan.

Sumber : haluannews.com